Alam Kita Harus Tetap Memakmurkan Rakyat, Masihkah Ada Jalan?

Posted by

Kita, segenap rakyat Indonesia, sudah terdesak. Indonesia akan “dijual” secepat mungkin. Segala perangkat untuk mempermudah kedatangan “pembeli” dan proses “membeli” Indonesia sedang dipersiapkan sefektif mungkin. Para pembeli yang akan segera tiba itu lebih senang menamai dirinya dengan sebutan “investor asing”, sedangkan pihak-pihak yang mempersiapkan segala kelancaran proses penjualan ini mengaku sebagai “pemimpin negara”. Lalu, di antara kedua pihak ini ada juga aktor penting yang bertugas menghubungkan keduanya, biasanya mereka dipanggil “broker” atau kalau sudah kiprahnya sudah professional dinamai “makelar”. Mereka-mereka para aktor itu tidaklah tunggal, jamak, dan saling berkoalisi.

Apa sebenarnya yang mereka jual? Barang dagangan ini adalah segala macam sumber daya alam di Indonesia. Apapun itu, baik batu, tanah, air, pohon, dan bahkan bila dirasa kurang banyak, mereka juga mengambil orang-orang dalam negeri untuk turut dijual pula.

Sudah awam dalam pemahaman kita bahwa segala proses jual-beli diatur dalam sistem yang disebut sistem ekonomi. Masing-masing negara atau pihak manapun berhak untuk menentukan sistem ekonomi yang hendak digunakannya. Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia sendiri? Bila kita mengacu pada sumber dasar hukum Indonesia, tersebutlah di dalam Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 bahwa “perekonomian disusun sebagai dasar usaha bersama atas azas kekeluargaan.”

Teranglah sudah dalam hukum tertulis tersebut, semua harus dilakukan atas asas kekeluargaan. Kalau dibayangkan sebagai sebuah keluarga, coba renungkan, apakah hal tersebut yang dilaksanakan di Indonesia hari ini? Apakah kita pernah diajak untuk memusyawarahkan usaha jual-beli sumber daya di Indonesia? Apakah kita yang menyuarakan pendapat dalam aksi demontrasi sudah didengar dan diajak berunding?

Bila jawabannya negatif, maka pertanyaan lanjutannya, lalu siapa sebenarnya yang berhak untuk memanfaatkan segala sumber daya alam negeri ini? Apakah untuk dijual atau untuk sumber makan rakyat di dalamnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sudah termaktub jelas sekali di dalam Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Memang, segala bentuk sumber daya dikuasai oleh “negara”, tetapi semua tujuan pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyatnya secara komunal. Lagi pula, terminologi yang tercantum di dalam ayat tersebut adalah “negara”, bukanlah “pemimpin negara” yang berlaku sebagai “penjual”. Maka dari itu, tidaklah ada alasan untuk menguasai sumber daya alam secara otoriter tanpa adanya musyawarah dan pertimbangan kesejahteraan bersama.

Tunggu, tunggu. Siapa bilang pemimpin negara tidak memikirkan kemakmuran rakyat? Toh, bukankah segala upaya dan hasil penjualan sumber daya alam ini nantinya akan diserahkan untuk rakyat? Bila rakyat kehilangan tanahnya, ladangnya, maupun lautannya, maka negara akan tetap memberikan makan rakyatnya. Tepatkah pola pikir demikian? Tentu saja, TIDAK. Persoalan ini juga sudah ditekankan dalam Ayat 4 Pasal 33 UUD 1945, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Perhatikan dengan seksama kata-kata yang digarisbawahi di atas! Sudah jelas bahwa segala bentuk jual-beli harus dilandasi atas prinsip kebersamaan. Bila proses kewarganegaraan kehilangan nilai “kebersamaan” karena akibat jual-beli kepada investor asing, maka harus dihentikan. Bila penjualan sumber daya alam mengarah kepada kerusakan lingkungan, maka harus dihentikan. Bila rakyat berubah tidak mandiri lagi karena sudah terbiasa menerima uang dan asuransi dari pemerintah secara instan, maka harus dihentikan.

Ingat, negara kita adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia memiliki dokumen hukum dasarnya yaitu, Undang-Undang Dasar 1945. Jika dalam perjalanan penyelenggaraan negara terbit produk-produk hukum yang tidak sejalan, maka rakyat punya hak untuk mengingatkan bahkan meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk kembali kepada aturan hukum dasar, UUD 1945. Jika RUU Perkelapasawitan, RUU SDA, RUU Minerba, RUU Budidaya Pertanian, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, hingga RUU KPK yang ber-“masalah” ini akan segera terbit, maka kita tidak boleh hanya mengekor.

Konstitusi kita bukanlah tembok beton yang tak bisa ditembus. Kita masih memiliki ruang bersuara dan mengubah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan ke mana keberadaan Jihad Konstitusi Muhammadiyah? Tak hanya itu, semua pihak harus bersuara.

Lupakan sejenak soal target dan rencana capaian ekonomi makro Indonesia. Lupakan sejenak keuntungan-keuntungan politis dari hubungan baik Indonesia dengan negara-negara calon investor asing yang akan masuk ke negeri ini. Mari kita semua mengingat kembali prinsip-prinsip “kemakmuran rakyat”, “keadilan”, dan “berwawasan lingkungan”.

Bumi kita sudah terlalu banyak dirusak, hanya atas nama keuntungan material berupa uang. Bumi tidak hanya hidup untuk 35 tahun ke depan. Ada anak-cucu kita yang juga akan tinggal dan menghuni bumi setelah 35 tahun ke depan. Anak-cucu kita tidak akan mampu hidup di atas tumpukan uang-uang kertas. Mereka harus hidup di bawah rindangnya pepohonan, padang ilalang yang siap menguning, sapi dan domba-domba yang berlarian sehat, dan pantai yang bersih untuk berekreasi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *