Belajar Gigih dan Gagah dari Hamengku Buwono IX

Posted by

Hamengku Buwono IX adalah satu di antara sekian banyak anak bangsa yang memiliki peran besar dalam membangun republik ini. Hampir seluruh hidupnya digunakan untuk berjuang dan membangun negeri ini. Sejak republik ini lahir, ia adalah satu di antara pejuang yang menghibahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bahkan, ia tak segan-segan mengorbankan harta pribadinya untuk menyokong perjuangan rakyat di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dilahirkan pada Sabtu Pahing, 12 April 1912 dengan menyandang nama Gusti Raden Mas Dorodjatun[1]. Ia lahir dari pasangan Sultan Hamengkubuwana VII dan Kanjeng Alit. Satu-satunya anak yang lahir dari rahim sang permaisuri. Sejak usia tiga tahun, kedua orangtuanya sudah membiasakan Dorodjatun tinggal di luar keraton dengan cara kos di rumah pejabat/pegawai Governemen Hindia Belanda. Jenjang pendidikannya, sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah ditempuh di sekolah-sekolah Belanda. Pendidikan tingginya ditempuh di Rijkuniversiteit, Leiden, dengan mengambil jurusan Indologi dan ekonomi.

Senin Pon, 18 Maret 1940 GRM Dorodjatun ditabalkan menjadi penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kesembilan. Saat dikukuhkan menjadi sultan, ia dianugerahi gelar, Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalipatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sanga.

Di bawah kepemimpinan Hamengku Buwono IX, Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Sebagai seorang Inlander cerdas yang anti penjajahan, anak kesembilan Sultan Hamengku Buwono VIII itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berani dalam menentang Governemen Hindia Belanda—yang sejak mangkatnya Sultan Agung Hanyokrakusuma—sudah berani ikut campur dan merongrong kewibawaan tanah leluhurnya (baca: Mataram) sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat.

Sebagai seorang pemimpin, Hamengku Buwono IX sadar bahwa rakyat harus disejahterakan. Tak heran jika sejak menduduki tahta Kasultanan Ngayogyakarta dirinya sangat bersemangat memperjuangkan nasib rakyat agar segera terbebas dari rongrongan bangsa penjajah. Sejarah mencatat bahwa, selama dua tahun di awal pemerintahannya, waktu Hamengku Buwono IX habis untuk bernegosiasi dengan Dr. Lucien Adam, seorang  diplomat kebanggaan Belanda. Sultan Yogyakarta itu ingin agar perjanjian antara Governemen dan keraton diperbaiki, sehingga diperoleh kebijakan-kebijakan politik yang lebih pro-rakyat kecil.

Dorodjatun merasa bahwa Dr. Lucien Adam, ahli adat-istiadat yang banyak disebut orang karena kepakarannya itu, adalah seorang yang sangat keras dan tak mudah goyah. Berbagai macam tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Residen Yogyakarta itu benar-benar membuat batinnya tertekan.

Meski begitu, Dorodjatun tak menyerah. Ia sadar bahwa memang seperti itulah jalan yang harus ditempuh untuk mengubah wajah negerinya. Dan langkah awal untuk mewujudkan impiannya adalah dengan menyelesaikan perundingan dengan hasil yang sebaik-baiknya. Sebab, sekali ia membuat kesalahan dalam perundingan, berarti ia mengulang kesalahan orangtua dan nenek moyangnya. Yang karena adanya perjanjian dengan Governemen itu lama-lama membuat posisi keraton semakin lemah dengan wewenang yang sangat terbatas.

Posisi Belanda yang semakin menguasai keraton menjadi pusat perhatian Dorodjatun dalam perundingan. Ia merasa bahwa selama ini kedudukan pepatih dalem, dewan penasihat, dan prajurit keraton difungsikan untuk kepentingan Governemen. Ia sadar bahwa bahaya besar akan semakin mengancam kedudukan keraton jika ketiga hal itu tidak diperbaiki. Menurutnya, jika tiga hal itu bisa diperbaiki sesuai dengan keinginannya, maka keraton akan memiliki wajah baru. Meski tidak merdeka sepenuhnya, tapi setidaknya memiliki kewenangan sendiri tanpa dicampuri oleh Governemen.

Sebagai seorang pemimpin terpelajar, Hamengku Buwono IX sangat haus akan kemerdekaan. Hal itulah yang kemudian membuatnya selalu merasa jengah dengan sikap Governemen Hindia Belanda yang selalu ingin mencampuri urusan negerinya. Kebijakan-kebijakan Governemen yang dinilai sangat merugikan rakyat semakin membulatkan tekadnya untuk mewujudkan impian dan cita-cita leluhurnya. Merebut kemerdekaan tanah airnya dari cengkeraman bangsa penjajah. Rasa haus akan kemerdekaan itulah yang kemudian menuntun langkahnya ke arah pembaharuan. Menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh nasional. Tanpa kenal lelah, ia dorong pelajar-pelajar Indonesia untuk meningkatkan semangat persatuan. Berjuang bersama-sama melawan penjajah.

Meski Hamengku Buwono IX adalah seorang raja di wilayah merdeka, tapi hal itu tak menyurutkan langkahnya untuk ikut berjuang bersama rakyat melawan penjajah. Bersama Sri Paduka Paku Alama VIII[2], penguasa Kasultanan Ngayogyakarta itu membulatkan tekadnya untuk menyokong perjuangan republik. Setelah Indonesia merdeka, dua tokoh Yogyakarta itu dengan legowo[3] menyerahkan daerah kekuasaannya sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Kiprah dan perjuangan Hamengku Buwono IX untuk kepentingan Bangsa Indonesia tak lepas dari perhatian Bung Karno. Setelah Bung Besar itu diangkat menjadi Presiden Indonesia yang pertama, Hamengkubuwana IX langsung ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat. Pada 2 Oktober 1946—27 Juni 1947, Hamengkubuwana IX menduduki jabatan Menteri Negara pada kabinet Sjahrir III. Pun, pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, yaitu sejak  3 Juli 1947—28 Januari 1948 sultan Yogyakarta itu masih dipercaya oleh Presiden Sukarno untuk menduduki jabatan yang sama.

Pengorbanan Hamengku Buwono IX untuk republik teruji ketika keamanan Jakarta sebagai Ibukota RI terancam, yaitu saat kedatangan pasukan Belanda yang memboceng Sekutu dan berhasil menduduki Jakarta pada Sabtu Wage, 29 September 1945, bertepatan dengan 22 Syawal 1364 H. Sebagai seorang republiken sejati, Hamengku Buwono IX tak ingin Presiden Sukarno dan pemimpin Indonesia yang lain mendapat kesulitan. Oleh karena itu, pada 2 Januari 1946 ia kirim kurir ke Jakarta. Sang kurir diminta menyampaikan pesan pada Presiden Sukarno bahwa, Hamengkubuwana IX siap jika Ibukota RI dipindah ke Yogyakarta demi menjaga kedaulatan negara dan keselamatan para pemimpin bangsa.

Presiden Sukarno menyambut baik tawaran Ngarsa Dalem.[4] Pada 4 Januari 1946 rombongan Presiden Sukarno dan beberapa pejabat RI tiba di Yogyakarta. Kedatangan Bung Besar disambut gembira oleh Hamengkubuwana IX dan Pakualam VIII di Stasiun Tugu. Selanjutnya, Presiden Sukarno dipersilakan menempati Gedung Agung sebagai istana negara. Sementara para pejabat yang lain diberi tempat di daerah-daerah sekitar keraton. Sejak saat itu, Ibukota Indonesia secara resmi pindah ke kota Mangkubumi.[5]

Selanjutnya, Hamengku Buwono IX mengajak seluruh pemimpin Indonesia untuk bersama-sama rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan RI dari rongrongan penjajah Belanda. Sebagai bukti totalitasnya dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan RI, sang sultan tidak hanya mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya saja. Tapi ia juga keluarkan kekayaan pribadinya untuk menyokong perjuangan kaum republik. Semangatnya dalam berjuang, keseriusannya dalam berkiprah, dan antusiasnya dalam mendharma-baktikan hidupnya untuk republik membuat Presiden Sukarto sangat terharu. Sehingga membuat hubungan mereka semakin bertambah dekat dari waktu ke waktu.

Sebagai orang yang berjasa pada negara, setelah Indonesia benar-benar bebas dari penjajah, Presiden Sukarno selalu memberikan jabatan yang strategis pada sahabat seperjuangannya itu. Sejarah mencatat bahwa, ada beberapa jabatan strategis yang pernah diduduki oleh Hamengku Buwono IX pasca terjadinya Agresi Militer Belanda I dan II. Di antaranya, Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949—20 Desember 1949), dan Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949—6 September 1950). Bahkan, Bung Karno juga pernah mengangkat Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia menggantikan Abdul Hakim pada Kabinet Natsir (6 September 1950—27 April 1951).

Kiprah Hamengku Buwono IX untuk membangun Indonesia tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Sebagai seorang pemimpin, lelaki ningrat yang suka hidup sahaja itu tidak hanya menaruh perhatian besar pada pembangunan ekonomi rakyat. Selain berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari sisi sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak, Hamengku Buwono IX juga menaruh perhatian yang sangat besar di dunia pendidikan. Alumnus  Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul itu termasuk satu di antara anak bangsa yang peduli dengan dunia pendidikan.

Sejarah mencatat bahwa, jebolan Eerste Europese Lagere School (1925), Hogere Burger School di Semarang dan Bandung (1931), serta Rijkuniversiteit, Leiden, jurusan Indologi itu termasuk satu di antara “The Founding Father” Balai Perguruan Tinggi yang berdiri di Yogyakarta pada 17 Februari 1946. Sejak saat itu, Sultan Yogyakarta itu terus berkiprah langsung dalam memajukan dunia pendidikan melalui Perguruan Tinggi pertama di Indonesia, yang sejak Senin Legi, 19 Desember 1949, bertepatan dengan 28 Sapar 1369 H, berubah nama menjadi Universitas Gadjah Mada itu.

Pada 1951 Hamengku Buwono IX dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada. Selain itu, sang sultan juga pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan Indonesia. Beberapa jabatan strategis yang pernah diduduki oleh Hamengkubuwana IX itu di antaranya, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956), Ketua Federasi ASEAN GAMES (1958), Delegasi Indonesia di PBB urusan Pariwisata (1963 dan 1968), dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 1968.

Sebagai seorang pemimpin, sekaligus penguasa Kasultanan Ngayogyakarta, Hamengkubuwana IX juga memanfaatkan seluruh ilmu yang dimilikinya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Dengan ilmu ekonomi yang didapatnya dari Rijksuniversiteit, Leiden, beliau berusaha membangun pemerataan ekonomi di wilayah Republik Indonesia. Besarnya perhatian Hamengkubuwana IX di bidang ekonomi semakin besar ketika sejak 5 Juli 1959 dipercaya untuk menduduki jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi sejak 11 Maret 1966. Dimasa Orde Baru, Hamengku Buwono IX mendapat kepercayaan dari Presiden Suharto untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (25 Juli 1966—17 Oktober 1967).

Puncaknya, Hamengku Buwono IX yang juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah duduk sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968), itu didaulat menjadi Wakil Presiden RI Ke-2 pada 24 Maret 1973. Penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu mendampingi Presiden Suharto sampai 23 Maret 1978. Pada periode berikutnya, ia memilih meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden dengan alasan ingin fokus membangun kota Yogyakarta. Mendharma-baktikan sisa umurnya untuk membangun tanah kelahirannya.

Semua kiprah Hamengku Buwono IX itu adalah cermin dari sejak awal dirinya ditabalkan menjadi sultan, bahwa ia adalah seorang penguasa yang sangat mencintai tanah airnya, negerinya. Hal itu tercermin dari pidato pertamanya, saat ia ditahbiskan menjadi sultan,

“Dat de taak die op mij rust, moeilijk en zwaar is, daar ben ik mij tenvolle van bewust, vooral waar het hier gaat de Westerse en de Oosterse geest tot elkaar te brengen, deze beide tot een harmonische samenwerking te doen overgaan zonder de laatste haar karakter doen verliezen. Al heb ik een uitgesproken Westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik in de allereerste plaats Javaan. Zo zal de adat, zo deze niet remmend werkt op de ontwikkeling, een voorname plaats blijven innemen in de traditierijke Keraton. Moge ik eindigen met de belofte dat ik de belangen van Land en Volk zal behartigen naar mijn beste weten en kunnen.

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan Nusa dan Bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.”

Isi pidato Hamengkubuwana IX membuat semua orang yang hadir dalam acara Jumenengan Dalem merasa kagum. Mereka sama sekali tak menyangka jika sultan baru itu akan menyampaikan pidato dengan nada progresif. Lebih-lebih para pejabat Governemen yang ikut hadir dalam acara penobatan itu. Mereka yang semula menganggap Dorodjatun sebagai lelaki muda yang sangat lugu dan polos sehingga mudah diatur-atur ternyata mengawali pemerintahannya dengan kata-kata yang menggambarkan sifatnya yang serius dan teguh dalam berpendirian. []


[1] Selanjutnya disingkat GRM Dorodjatun.

[2] Selanjutnya ditulis Pakualam VIII.

[3] Ikhlas/lapang dada.

[4] Sebutan untuk setiap sultan yang bertahta di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

[5] Istilah lain untuk menyebut kota Yogyakarta.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *