Kabar Ukhuwah di Tengah Wabah

Diskursus ukhuwah tidak muncul ketika terjadi musibah. Ada apa dengan Ummah?

Hari-hari ini masyarakat di berbagai pelosok dunia sedang dilanda musibah merebaknya “2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease” (Covid-19). Salah satu “novelty” dari virus ini adalah kemampuan menularnya yang sedemikian hebat, dari binatang ke manusia, dan kepada sesama manusia lewat cairan  batuk/bersin secara langsung maupun yang menempel pada benda, bahkan lewat udara. Sehingga cara paling efektif untuk mengurangi dan menghentikan penularan virus Covid-19 adalah dengan  membatasi interaksi dengan orang lain.

Upaya pembatasan gerak dan interaksi untuk mencegah virus Covid-19 sontak mempengaruhi kehidupan masyarakat: pasar dan toko tutup, kampus dan sekolah libur, serta aktivitas ekonomi mengalami kemerosotan drastis. Mulai dari pedagang makanan keliling, hingga bisnis hotel dan maskapai terancam gulung tikar. Sedemikian mengkhawatirkan dampak ekonomi dari wabah Covid-19 telah menyebabkan banyak pemerintah di berbagai belahan dunia dihadapkan pada pilihan dilematis: menerapkan pembatasan sosial dengan risiko mengalami stagnasi ekonomi yang berdampak bukan hanya pada kesejahteraan  masyarakat  melainkan juga risiko terganggunya stabilitas sosial, atau melonggarkan pembatasan sosial dengan risiko penularan virus yang tidak terkendali.

Karena demikian luasnya dampak sosial dan ekonomi dari wabah Covid-19 ini, banyak seruan dan inisiatif dari berbagai kalangan untuk menggalang persatuan dan kerjasama, serta mengesampingkan perbedaan atau permusuhan yang selama ini ada. Karena tidak bisa dipungkiri situasi krisis ini sering justru dimainkan untuk kepentingan sepihak, baik bisnis (menimbun barang) maupun politik (oposisi mengkritik pemerintah, atau penguasa menekan oposisi). Sejak 23 Januari 2020, ketika angka korban jiwa akibat Covid-19 di Cina baru di angka 18, direktur WHO sudah memperingatkan potensi dampak masif wabah baru ini dan menyerukan kerjasama internasional. Seruan kerjasama dan persatuan juga gencar disuarakan di Amerika dan Eropa yang sedang musim Pemilu yang biasanya penuh pertikaian politik. Bahkan para petinggi pemerintahan Amerika dan Cina yang sedang terlibat perang dagang pun saling  menyerukan persatuan dan kerjasama.

Menariknya, atau mungkin lebih tepat anehnya, seruan untuk bersatu dan bekerja sama tidak muncul di kalangan umat Islam yang secara generik memiliki terminologi teknis terkait hal itu: Ukhuwah. Padahal konsep ini sangat fundamental bagi umat Islam, baik secara normatif maupun historis. Secara normatif, ukhuwah yang secara harfiah berarti persaudaraan memiliki dua orientasi: yaitu ajaran untuk bekerja sama dalam melakukan atau mencapai kebaikan, yang dalam realisasinya memiliki sejumlah varian seperti berjejaring (ta’aruf), rasa keberpihakan (ta’aluf), saling menerima (tafahum), berkolaborasi (ta’awun), saling membela (tanashur), dll; dan seruan untuk mendamaikan dan memperbaiki jika terjadi perselisihan dan permusuhan (ishlah). Sedangkan secara historis, ukhuwah Islamiyah menjadi kerangka ruang sosial-politik keberadaan umat Islam yang berbeda dengan umat agama lain. Meskipun para ulama kontemporer juga menggunakan istilah ukhuwah dalam kerangka yang lebih luas: ukhuwah wathaniyah (solidaritas kebangsaan) atau ukhuwah basyariyah (solidaritas kemanusiaan).

Dalam khazanah ilmu sosial, rasa solidaritas cenderung akan muncul ketika masyarakat menghadapi persoalan kolektif. Ibnu Khaldun misalnya menjelaskan bahwa  solidaritas sosial (ashabiyah) lebih kuat di kalangan masyarakat Badawa yang sederhana secara sosial ekonomi dibanding masyarakat Hadara yang hidup lebih nyaman. Demikian juga rumusan dari sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan yang lebih sederhana memiliki sistem solidaritas sosial mekanis yang tanpa syarat, sementara masyarakat perkotaan yang kompleks memiliki solidaritas sosial yang bersifat organis yang memerlukan timbal balik. Intinya, wabah Covid-19 yang menempatkan semua orang pada posisi keterancaman yang sama, secara teori seharusnya memicu bangkitnya rasa solidaritas umat Islam.

Namun pengamatan dari jauh maupun dekat, di tengah begitu gencarnya respon terhadap wabah Covid-19, termasuk yang dilakukan oleh berbagai kalangan di lingkungan umat Islam, wacana Ukhuwah senyap tidak terdengar. Seluruh komponen umat Islam bekerja bersama-sama, tetapi tidak bekerjasama. Yang justru sempat muncul adalah silang pendapat di kalangan internal umat Islam terkait dengan larangan penyelenggaraan ibadah berjamaah di ruang publik. Mengikuti pemerintah, sebagian besar otoritas umat Islam menyerukan untuk sementara meniadakan shalat berjamaah di Masjid serta kegiatan yang menghimpun perkumpulan orang banyak. Namun di saat yang sama sejumlah kecil individu dan komunitas Islam tidak sepakat terhadap gagasan tersebut dan tetap melanjutkan kegiatan ibadah di ruang publik.

Mengapa teori solidaritas yang tumbuh di saat krisis sepertinya tidak berlaku untuk umat Islam? Apakah teorinya yang keliru ataukah ada yang tidak beres dengan umat Islam? Jika diperhatikan lebih cermat, sebenarnya tidak ada yang salah dengan umat Islam. Karena memang, ancaman yang dihadirkan oleh wabah Covid-19 bukanlah ancaman konkret sebagaimana yang muncul dalam situasi perang atau bencana alam, melainkan lebih kepada problem ketidakpastian. Meminjam istilah sosiologi Jerman Ulrich Beck, yang dihadapi umat Islam saat ini bukanlah bahaya melainkan risiko.  Bahaya adalah ancaman yang sudah pasti, yang bisa dihindari atau ditangkal. Sementara risiko adalah ancaman yang bersifat potensial, bisa iya namun juga bisa tidak, yang dampaknya akan mengikuti rencana tindakan yang kita ambil.

Dengan pemahaman seperti itu maka kita akan dapat melihat memang ada tiga koordinat sikap dan perilaku di lingkungan umat Islam. Pertama, yang memahami wabah Covid-19 sebagai bahaya. Kelompok ini akan melihat pembagian zonasi yang dilakukan oleh pemerintah–hijau kuning merah–sebagai zonasi bahaya seperti dalam perang atau bencana alam. Bagi mereka, peraturan pembatasan hanya berlaku penuh di zona merah yang penuh bahaya, berlaku pada tingkat tertentu di zona kuning karena bahaya tidak terlalu banyak, namun tidak berlaku di zona hijau dimana tidak terdapat bahaya. Padahal zonasi tersebut adalah untuk mengindikasikan volume atau besaran dan intensitas tingkat penularan, dan bukan ada atau tidaknya resiko penularan. Zona merah risiko penularannya sangat besar, zona kuning intensitas penularan lebih kecil, sementara zona hijau risiko penularan tetap ada meskipun kecil: yaitu apabila tidak diputus hubungan dengan kedua zona sebelumnya.

Kedua, yang memahami wabah Covid-19 sebagai risiko namun tidak percaya kepada otoritas sumber informasi. Di satu sisi ketidakpercayaan tersebut dapat muncul karena sumber informasi kehilangan kredibilitas. Misalnya, rendahnya transparansi   pemerintah terkait perkembangan kasus Covid-19 dan kesiapan pemerintah menghadapi wabah, serta inkonsistensi yang ditunjukkan oleh pejabat  baik di pusat maupun daerah, menyebabkan hilangnya kredibilitas pemerintah sebagai sumber informasi. Dalam konteks ini sekelompok umat Islam akan mengikuti seruan pembatasan sosial sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Korona, namun dilakukan dengan cara yang berbeda dari prosedur yang ditetapkan pemerintah.  Di sisi lain, pengabaian kepada otoritas informasi pemerintah juga bisa muncul pada level praktis terkait dengan konsekuensi perencanaan kehidupan. Bagi kelompok kedua ini, pembatasan sosial memiliki dampak ekonomi yang sangat serius, bahkan eksistensial. Sehingga ketika larangan untuk meniadakan kegiatan publik diabaikan bukan karena tidak paham risiko wabah Covid-19, melainkan karena mereka melihat ada risiko yang lebih besar ketimbang wabah yaitu hilangnya nafkah.

Ketiga, syukurnya ini yang mayoritas, adalah kelompok yang memahami ancaman wabah sebagai risiko dan percaya–ada atau relatif percaya–kepada pemerintah. Dengan sekuat tenaga dan kreativitas kelompok ini giat mengkampanyekan dan mengupayakan program pembatasan sosial sebagai upaya meredam penularan virus Korona sembari menunggu waktu hadirnya vaksin yang mampu menangkal virus tersebut. Kelompok inilah yang akan menjadi pertaruhan keselamatan umat dan masyarakat.

Sampai di sini sudah ada dua kesimpulan. Pertama, absennya terminologi dan aksi ukhuwah di tengah musibah wabah tidak berarti umat Islam telah kehilangan rasa solidaritas dan persaudaraan, dan tidak berarti umat Islam ada anomali yang tidak mempan teori, melainkan karena umat Islam melihat fenomena wabah Covid-19 secara berbeda. Kedua, perbedaan-perbedaan penglihatan terhadap wabah tersebut disebabkan oleh posisi relatif secara institusional dari kelompok-kelompok umat Islam terhadap negara. Negara ibarat bola kristal raksasa, dimana orang-orang yang berada pada posisi yang berbeda–dekat atau jauh, simetris atau asimetris–akan melihat secara berbeda hal yang sebenarnya sama. (bersambung)

Jeruk Legi-Yogyakarta, 3 Ramadhan 2020

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *