Liberalisme: Islam Persneling Parkir

masa-kini.id – Dalam khazanah pemikiran Islam Indonesia kontemporer, diskursus “Islam liberal” bernasib seperti durian: yang suka sangat suka dengan penuh semangat mempromosikan dan membela; yang tidak suka juga sangat tidak suka berapi-api membenci dan memusuhi.

Bagi para pendukungnya, liberalisme dalam Islam adalah kebutuhan yang sangat penting dan urgen untuk membangun kebaikan umat dan bangsa. Sementara bagi para pengkritiknya, liberalisme dalam Islam adalah ancaman yang merusak dan tidak boleh diberi kesempatan hidup apalagi berkembang. Tak heran jika topik tentang Islam liberal juga merupakan salah satu wilayah yang banyak diminati dalam kajian Islam kontemporer baik yang bersifat apresiatif maupun kritis.

Baca juga : Vigilantisme: Islam Persneling Mundur

Dalam bahasa populer istilah “liberal” memang cenderung kontroversial karena digunakan dengan konotasi yang saling berlawanan. Di satu sisi istilah liberal bisa digunakan secara positif sebagai kemajuan dan tendensi keterbukaan kepada kebaruan. Sementara istilah tersebut juga bisa digunakan secara negatif untuk menyebut tendensi menyimpang dari aturan, tatanan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Dalam dunia politik istilah ini juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya di Eropa, istilah liberal berarti orientasi “kanan” yaitu kecenderungan politik ekonomi kapitalis, sementara di Amerika liberal diasosiasikan dengan “kiri” yaitu tendensi politik ekonomi sosialis.

Dalam terminologi studi Islam secara umum istilah Islam liberal memiliki dua redaksi dalam bahasa Inggris yaitu Islamic liberalism (Binder, 1988) dan liberal Islam (Kurzman, 1998). Yang pertama merujuk kepada dampak modernisasi pada struktur dan budaya masyarakat Islam, yang kedua melacak respons para pemikir Muslim yang apresiatif terhadap modernisasi.

Baca juga : Revivalisme: Islam Persneling Tiga

Uniknya, Islam liberal di Indonesia merupakan nama yang dipilih oleh para pelakunya sendiri–self appointed liberals. Sehingga lebih merupakan deklarasi idealisme ketimbang deskripsi visi-misi: yang biasanya banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok revolusioner. Dan ini konsisten dengan modus operandi para aktivis Islam liberal yang melihat diri mereka sebagai aktor-aktor gerakan revolusi untuk memperbaiki kehidupan keagamaan di lingkungan umat Islam.

Secara kronologis, kemunculan gerakan Islam liberal di Indonesia tidak lepas dari konteks reformasi demokrasi 1998. Pergantian rezim Orde Baru menjadi rezim Orde Reformasi sempat melahirkan banyak ruang vakum kekuasaan dan otoritas, karena akar orde baru yang berkuasa lebih dari tiga dekade sudah sedemikian dalam dan menggurita dalam kehidupan publik bangsa Indonesia.

Reformasi yang didahului dengan krisis ekonomi menyebabkan munculnya pergolakan emosional di masyarakat bawah sehingga proses politik yang ada mudah dipompa dengan jargon-jargon normatif dan moralis. Demokratisasi tidak hanya mengganti sistem yang otoriter dan korup dengan sistem yang lebih baik, melainkan menggusur aktor-aktor politik yang jahat dengan aktor-aktor politik yang bersih.

Baca juga : Modernisme: Islam Persneling Dua

Sayangnya, pada waktu itu tidak ada kekuatan oposisi politik yang terstruktur dan stabil yang dapat mengambil alih kekuasaan yang sudah direformasi oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Alhasil, gerakan sipil yang ditokohi oleh figur-figur non-politik,–dan karenanya dianggap bersih–yang tugas utamanya adalah meruntuhkan rezim lama, terjebak/terseret arus politik harus menjadi pemain utama untuk melanjutkan berdirinya rezim yang baru.

Ketidak-akraban, ketidak-fasihan, bahkan ketidak-pahaman, para tokoh dan aktor gerakan sipil dengan permainan politik dunia nyata menjadikan mereka terperangkap dalam agenda-agenda aktor lama peninggalan Orde Baru. Sehingga menurut Dwight King (1998) yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukanlah reformasi (sistem lama dengan aktor dan agenda baru) melainkan pakta/pact (sistem dan aktor baru, tapi dengan agenda lama)–sistem baru dengan aktor dan agenda baru disebut revolusi. Setelah mereformasi, kinerja politik-ekonomi NKRI tidak banyak berubah: tetap korup, tetap tidak responsif, tetap tidak efektif, tetap tidak akuntabel.

Keterbukaan demokrasi yang berkelindan dengan ketidakpastian politik melahirkan anarki sosial-ekonomi akibat ketimpangan kesempatan yang tidak berkeadilan: kelompok-kelompok yang memiliki akses ke gudang-gudang penyimpanan kekayaan negara berlomba-lomba mengeruk dan memperkaya diri. Muncul rombongan orang kaya baru melalui aktivitas korupsi berjamaah, dan dipenjara juga berjamaah. Sementara kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhimpit oleh ketidakpastian, menjadi korban krisis dan harus menanggung kekurangan dan penderitaan ekonomi dan sosial.

Baca juga : Tradisionalisme: Islam Persneling Satu

Situasi ini memicu munculnya berbagai gerakan vigilantisme atas nama Islam, baik yang muncul secara spontan maupun produk sistematis dari pertarungan politik elit: dari sweeping terhadap minimarket yang menjual alkohol, persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas, konflik bersenjata antar pemeluk agama, hingga serangan teror terhadap target aparat maupun sipil.

Belum lagi tragedi kerusuhan 1998 yang menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa serta tindak kekerasan dan pemerkosaan yang dialami oleh warga minoritas etnis Cina telah menjadi santapan empuk pemberitaan internasional: meramu citra Indonesia dalam perpaduan Islam, intoleransi, kekerasan agama, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Padahal demokratisasi yang sedang mulai berjalan di Indonesia, yang notabene adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang kebetulan tidak berada di kawasan Timur tengah, merupakan kesempatan emas untuk mempertemukan demokrasi dan Islam, yang diidam-idamkan dunia. Karena selama ini Islam lebih banyak diidentikkan dengan kawasan Timur tengah yang jauh dari citra demokrasi dan masyarakat sipil serta lebih dekat kepada perang pemberontakan dan kekerasan bersenjata. Sampai-sampai di kalangan para ilmuwan politik berkembang konsep bahwa dunia Islam adalah padang pasir tandus bagi tumbuhan politik bernama demokrasi.

Baca juga : Negara dan Fragmentasi Umat

Di tengah disfungsi kinerja negara, dibutuhkan sebuah format gerakan dakwah Islam yang mampu bertarung di dua front sekaligus: di satu sisi melindungi proses demokratisasi dari pembajakan vigilantisme, di sisi lain menghadirkan wajah Islam yang ramah terhadap keragaman kehidupan. Maka lahirlah kelompok dengan bendera Islam liberal yang postur dan gesturnya dapat menghadirkan citra Islam yang demokratis sekaligus pluralis–yang secara konten sebenarnya tidak baru namun mendapatkan penyegaran packaging sesuai kebutuhan kontekstual yang baru.

Alhasil, Islam liberal menjadi kelompok gerakan dakwah Islam yang gigih membela dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka gigih memperjuangkan keberadaan ruang publik yang demokratis dimana anggota masyarakat sipil dapat berpartisipasi  mendiskusikan kebaikan kehidupan kolektif, termasuk dengan menyentuh-nyentuh dan membongkar-bongkar tema-tema keagamaan yang sensitif dan dianggap mapan oleh banyak kalangan. Bagian yang belakangan ini menjadikan para ustaz dan ulama liberal seringkali terlibat kontroversi–sekaligus menjadi selebriti.

Dakwah Islam liberal juga gigih mengusung gagasan pluralisme dan toleransi berdasarkan ajaran Islam: menghormati dan memberi ruang dan kesempatan kehidupan yang sama kepada semua warga negara tidak peduli apapun latar belakang sosial, politik, gender, etnis ataupun agamanya. Di tengah atmosfer partisan dan primordialisme akibat krisis ekonomi, ketidakpastian politik, dan kevakuman kekuasaan, sikap pluralis yang dikembangkan oleh para mubaligh Islam liberal memicu tidak hanya perdebatan akibat perbedaan pendapat, melainkan juga kecurigaan sebagai agen kepentingan asing dan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, bahkan tuduhan kafir dan murtad yang membuat mereka halal darahnya.

Baca juga : Ikhtilaf sebagai Rahmat

Dari sudut pandang institusionalisme, lahirnya Islam liberal adalah jawaban dari dakwah Islam atas kondisi anarki akibat disfungsi negara di masa transisi. Laksana persneling parkir dari kendaraan dakwah (P bukan N), Islam liberal mengajak umat untuk wuquf, menghayati dan menyelami sisi positif yang ada dari status quo negara yang sedang disfungsi: memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam konteks sosial-historis masyarakat Indonesia yang majemuk dalam berbagai aspeknya.

Apa yang mereka perjuangkan tidak lain adalah “kosmopolitanisme” yang dulu pernah menjadi salah satu pilar kebangkitan dan kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Mungkin terlihat aneh karena memang lahir dalam konteks yang sangat tidak normal, atau mungkin terlihat elitis dan tidak memiliki basis akar rumput karena memang konteks kelahirannya yang bersumbu wacana, Islam liberal merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kendaraan dakwah Islam Indonesia untuk membawa umat dan bangsa kepada kebaikan. []

Jeruklegi-Yogyakarta, 1 Dzulqaidah 2020

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *