Modernisme: Islam Persneling Dua

masa-kini.id – Sejarah perjumpaan bangsa Nusantara dengan negara modern pada awalnya lebih merupakan sejarah nestapa penderitaan: Bermula dari eksploitasi perdagangan yang dilakukan oleh VOC melalui kapitalisme tipu-tipu, dilanjutkan dengan eksploitasi politik-ekonomi ketika aset VOC yang bangkrut diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penderitaan ini seolah sebuah perjalanan tanpa horizon, dan para ilmuwan kala itu pun merasa tidak tahu bagaimana menjembatani. Beruntung para ulama Nusantara menemukan tradisionalisme Islam, sehingga umat bisa selamat dari opium-nya Marx.

Tetapi sejarah selalu merupakan kejutan-kejutan yang teratur: berbelok bukan hanya tanpa bisa dikendalikan, melainkan seringkali tanpa bisa diprediksi. Penindasan negara modern pada akhirnya sampai pada titik-kritis yang tidak bisa ditoleransi lagi: memicu perlawanan, melahirkan para pahlawan. Diantara yang paling monumental adalah perang Diponegoro 1825-1830 yang menimbulkan kerugian sangat besar di pihak kolonial. Ketika akhirnya perlawanan bisa dipadamkan, pemerintah kolonial menuntut ganti rugi dengan memeras Bumi Jawa melalui kebijakan “Tanam Paksa”. Penderitaan dan nestapa akibat kebijakan yang berlangsung empat dekade ini demikian tidak terperi–sehingga penduduk Jawa meningkat jumlahnya dari hanya lima juta menjadi tiga puluh juta.

Baca juga : Tradisionalisme: Islam Persneling Satu

Sementara itu di negeri Belanda, penderitaan bangsa tanah koloni yang terkuak melalui fakta maupun fiksi–seperti Max Havelaar karya Multatuli–memberi amunisi politik kepada kelompok oposisi untuk menawarkan arah baru pemerintahan yang lebih humanis. Ketika akhirnya menang, kelompok ini membuat kebijakan baru untuk negeri jajahan yang kita kenal sebagai “politik etis” atau “politik balas budi”: membangun jaringan irigasi, jalan raya, rel-kereta, serta yang paling monumental adalah menyediakan sekolah modern untuk anak-anak pribumi.

Untuk tingkat dasar ada “Sekolah Ongko Loro” (De Scholen der Tweede Klasse) 3 tahun berpengantar bahasa Melayu, dan untuk yang lebih mahal  ada HIS (Hollands Inlandsche School) 7 tahun berbahasa Belanda. Ada juga Sekolah Desa (Volkschool) yang dilanjutkan dengan Sekolah Lanjutan (Vervolgschool) di kota. Untuk tingkat menengah ada MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) SMP berbahasa Belanda dan AMS (Algemene Middelbare School) untuk tingkat SMA; dan ada HBS (Hogere Burger School) setingkat SMA tapi untuk 5 tahun. Sementara untuk kejuruan ada NIAS (Nederlands Indische Artsen School) pendidikan kedokteran/perawat pribumi, yang kemudian di-upgrade menjadi STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen); dan STOVIT (School tot Opleiding van Indische Tandartsen) sekolah dokter gigi khusus pribumi (dokternya, bukan giginya). Bidang kejuruan lain adalah sekolah pamong praja OSVIA (Opleiden Scholen voor Indische Ambtenaren) yang kemudian berubah menjadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Scholen voor Indische Ambtenaren).

Keberadaan sekolah-sekolah ini melahirkan sebuah generasi baru di kalangan masyarakat pribumi yang dikenal sebagai “priyayi baru”: yaitu para “bangsawan” yang status kebangsawanannya tidak berdasarkan keturunan melainkan kualifikasi yang didapat di sekolah. Secara tradisional, pendidikan adalah upgrade kapasitas seseorang tanpa mengubah identitas personal mereka. Selesai berguru di padepokan atau pesantren, seseorang akan pulang kembali  melanjutkan kehidupan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakatnya: anak petani melanjutkan kehidupan menjadi petani, anak nelayan menjadi nelayan, anak pedagang menjadi pedagang, anak kiai menjadi kiai, dan anak priyayi menjadi priyayi.

Baca juga : Ikhtilaf sebagai Rahmat

Sekolah modern tidak mengembalikan lulusannya kepada keluarga dan masyarakat, melainkan mengantarkan ke gerbang perjalanan menembus belantara birokrasi negara modern: lulusan sekolah dokter menjadi dokter, lulusan sekolah guru menjadi guru, lulusan sekolah teknik menjadi insinyur, lulusan sekolah tentara menjadi tentara, dan seterusnya–tidak peduli siapapun orangtuanya. Ekologi kehidupan mereka tidak lagi masyarakat dan budaya di mana orang tua dan leluhur mereka berada, melainkan negara modern dengan keluarga baru yaitu kolega dan teman sejawat.

Sekolah telah mengantarkan sekelompok generasi bangsa Nusantara tidak lagi sekedar sebagai pelengkap penderita dari kehadiran negara modern melainkan menjadi bagian integral, menjadi bagian permainan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan negara modern. Namun di saat yang sama, proses tersebut juga dibarengi dengan lahirnya nestapa baru karena mobilitas vertikal yang membuat mereka tercerabut dari akar keluarga dan budaya. Dibalik menterengnya status dan karir para priyayi baru terpendam nestapa eksistensial individu-individu yang teralienasi dari kehidupan, kehilangan rumah lama tapi belum mendapatkan rumah baru.

Lalu lahirnya komunitas-komunitas hybrid-eksperimental bagaimana para priyayi baru bersosialisasi dengan kalangan profesional kelas menengah bule, seperti “Societet Harmonie” yang marak di kota-kota besar kala itu: Di mana para priyayi baru melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya modern (Belanda) seperti musik, dansa, dan gaya hidup profesional lainnya. Namun eksperimen ini hanya berhasil sepenggal dan menyisakan identitas njigal yang tidak tuntas: jowo wurung, londo tanggung. Nestapa eksistensial ini juga yang mendorong popularitas teosofi di kalangan priyayi baru kala itu, seolah mereka sedang mencari jalan untuk berdamai dengan identitas baru mereka. 

Di tengah situasi inilah modernisme Islam hadir menawarkan solusi Islami untuk jiwa-jiwa yang teralienasi oleh identitas produk negara modern. Ada tiga poin utama yang ditawarkan oleh Islam modernis–yang bukan kebetulan jika ditarik garis akan sinkron dengan penjelasan modernitas menurut pemikir seperti Hegel dan Habermas:

Pertama, menyediakan pandangan dunia Islam yang sinkron dan kompatibel dengan kosmologi ilmiah modern melalui penekanan pada aspek tauhid yang secara tegas memisahkan antara Tuhan yang bersifat mutlak dan tidak terbatasi oleh apapun, dan makhluk yang bersifat terbatas dan dibatasi oleh hukum hukum alam yang bersifat tetap. Hukum alam hanya bisa dimodifikasi atau diintervensi dengan hukum alam yang lain. Paham dan keyakinan adanya kekuatan di luar hukum alam (karomah) yang mampu mem-bypass hukum alam disortir sebagai khayalan (tahayul), demikian keberadaan benda-benda bertuah yang diyakini mampu mengintervensi hukum alam dianulir sebagai dongeng belaka (khurafat), dan keberagamaan yang terkait dengan keduanya dianggap hal yang mengada-ada (bid’ah).

Kedua, setelah membersihkan elemen non-rasional dari pemahaman terhadap Islam, ulama modernis menyediakan ekologi Islami bagi jiwa-jiwa yang tercerabut dari identitas primordialnya karena bersekolah, melalui upaya membuka kembali pintu ijtihad yang membuka hak kepada semua individu muslim untuk mengakses Kitab Suci secara langsung. Dengan menghidupkan kembali narasi ‘salafus-shalih’ yaitu metode pemahaman agama bahwa yang relevan untuk diikuti adalah generasi awal sejarah Islam (sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in), bukan ulama generasi berikut yang terkotak dalam berbagai madzhab dan manhaj, Modernisme Islam mendelegitimasi skolastisisme yang menuntut Muslim untuk mengasosiasikan diri dengan komunalitas primordial berupa ‘madzhab’. Dengan ini, Muslim yang terputus identitas emosional dengan orang-tua maupun identitas leluhur kultural dengan leluhur mereka karena sekolah tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi Muslim yang utuh.

Baca juga : Kabar Ukhuwah di Tengah Wabah

Ketiga, di tangan para ulama modernis, Islam menjadi sinkron tidak hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bercorak rasional empirik, melainkan juga dengan struktur dan logika birokrasi yang impersonal. Dengan cara ini mobilitas sosial vertikal yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dicerna secara ruhani sebagai wujud keberhasilan bukan (hanya) karena mengikuti hukum alam dan aturan birokrasi, melainkan (juga) karena mengikuti tuntunan akidah Islam. Keberislaman tidak lagi diukur dengan identitas dan perilaku simbolik, melainkan kepada kinerja dan prestasi empirik.

Jasa para tokoh Islam modernis adalah memungkinkan umat Islam Nusantara tidak lagi hanya sebagai penonton negara modern, melainkan sebagai pemain yang berpartisipasi penuh dalam proses kinerja birokrasi, sekaligus mendapatkan segala manfaatnya sebagai rezeki yang halalan thayyiban (belum lama berlalu ketika muslim tradisional melarang anak-anaknya menjadi pegawai negeri, dengan alasan gaji PNS yang diambil dari pajak berstatus ‘syubhat’ bahkan ‘haram’ karena dicampur antara pajak dari usaha-usaha yang halal dan yang haram). Ibarat persneling dua bagi mobil dakwah Islam di Nusantara, modernisme Islam mendorong akselerasi kesejahteraan umat dengan memanfaatkan fasilitas negara.

Selama masih ada jiwa-jiwa yang nestapa karena partisipasi dalam proses birokrasi negara dan ekonomi pasar, maka modernisme Islam masih akan tetap mendapatkan tempat. 

Jeruklegi-Yogyakarta, 9 Syawal 2020

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *