Negara dan Fragmentasi Umat

Umat Islam di Indonesia dan di tempat lain memiliki keragaman yang tidak mudah dipahami, apalagi dijelaskan. Hal ini terjadi karena keragaman tersebut memiliki poros yang berlapis: ada aspek teologis, filosofis, mistis, politis, sosiologis, atau antropologis. Begitu rumitnya keragaman internal umat Islam, membuat banyak kalangan, baik internal muslim maupun pengamat eksternal, sulit melihat bahwa sebenarnya umat Islam adalah satu kesatuan. 

Banyak upaya dilakukan untuk memetakan aliran-aliran di dalam Islam. Namun biasanya mereka mudah sekali terjebak pada dua hasil yang sama-sama tidak realistis: di satu sisi, pemetaan yang terlalu simplistik, dengan mengelompokkan orang Islam ke dalam kategori yang terlalu umum seperti radikal, konservatif, moderat,dan liberal. Di sisi lain ada yang terjebak ke dalam pemetaan yang terlalu rumit karena mencampuradukkan identitas kelompok dari berbagai level kategori.

Selama ini ada dua model populer dalam melakukan kategorisasi terhadap aliran-aliran di dalam Islam: Pertama, pendekatan “normatif doktriner”, yang mencoba memetakan keragaman internal umat Islam  berdasarkan pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran Islam. 

Biasanya pendekatan ini akan merujuk pada kelompok-kelompok seperti: Jabariyah (fatalis, menganggap segala sesuatu di dunia sudah ditentukan oleh Allah), Qodariyah (menganggap semua kejadian hasil usaha manusia, tidak ada takdir), Murjiah (menganggap politik sebagai takdir, tidak bisa dikenai hukum moral), Mu’tazilah (meyakini kekuasaan Tuhan terbatasi oleh janji-Nya sendiri: Tuhan maha adil, tidak mungkin melanggar janji), Asy’ariyah (Tuhan maha kuasa, termasuk untuk melanggar janjinya sendiri), Syiah (pengikut Ali dan keturunannya), Khawarij (politik sebagai moralitas, dosa politik bisa membuat orang menjadi kafir), dsb.

Namun klasifikasi ini memiliki problem fundamental, karena dimensi doktriner dalam Islam tercakup dalam berbagai kategori yang berbeda:  aqidah, fiqih, siyasah, dsb. Sehingga kategori bisa tumpang tindih antara mazhab dan manhaj. Misalnya, kelompok Jabariyah memiliki irisan kuat dengan pengikut Asy’ariyah dan ahlussunah secara umum. Sementara golongan Mu’tazilah memiliki irisan yang sangat kuat dengan  kelompok Qadariyah dan Syiah.

Kedua, pendekatan sosiologis yang membagi aliran-aliran  dalam Islam berdasarkan konstelasi sosio-kultural: kelompok mayoritas yang cenderung moderat, kelompok  pinggiran yang cenderung radikal, dan  kelompok elit yang cenderung liberal. Pendekatan ini juga menghadapi persoalan tumpang tindih antar kategori yang tidak mudah diurai secara rapi. Dalam konteks modern sering terjadi tumpang tindih: Misalnya, kelompok moderat mainstream yang dianggap mewakili satu kelompok sering terbagi ke dalam segmen Tradisionalis dan Reformasi yang memiliki kesamaan manhaj namun berbeda madzhab. Sedangkan kelompok radikal seperti juga secara madzhab memiliki varian yang bertolak-belakang: seperti Wahabi yang mirip kelompok Moderat-Reformis sementara yang lain seperti Taliban ada segmen yang banyak mengadopsi sufisme sehingga justru lebih mirip kelompok Moderat-Tradisionalis.

Sebagai tambahan, atau mungkin juga alternatif yang lebih memadai, ada pendekatan lain yaitu pendekatan kelembagaan yang menjelaskan keragaman internal umat Islam sebagai ragam respon komunitas muslim terhadap keberadaan dan kinerja negara. Negara dalam pengertian modern, yang dicirikan, terutama, oleh monopoli penggunaan kekerasan dan klaim kekuasaan pada satu wilayah tertentu, mekanisme birokrasi sentralistik yang mengatur berbagai kehidupan masyarakat, serta ekonomi berbasis mekanisme pasar.

Dalam konteks keindonesiaan, negara modern yang dibawa oleh kolonialisme Eropa hadir sebagai benda asing yang secara fundamental tidak kompatibel baik dengan sistem tata pemerintahan maupun sistem sosial yang ada di Nusantara kala itu. Ketika bangsa penjajah datang ke Indonesia, bangsa Nusantara sudah memiliki sistem politik dan tata pemerintahan, berupa kerajaan dan kesultanan, namun dengan tata pemerintahan dan kerangka birokrasi yang berbasis patrimonialisme dan berkerangka relasi serta kesetiaan personal. Pegawai kerajaan tidak mengabdi kepada sistem atau negara, melainkan kepada atasan. Kinerja dan prestasinya juga tidak diukur berdasarkan skala objektif, melainkan murni berdasarkan penilaian atasan. Belum ada pelembagaan.

Maka terjadilah, ada dua sistem peradaban yang beroperasi secara paralel: di satu sisi ada negara modern yang dikelola oleh kaum penjajah dengan perangkat birokrasi yang sentralistik impersonal dan ekonomi berbasis pasar; serta di sisi lain negara-negara tradisional yang dikelola oleh para raja, sultan dan bangsawan lokal. Secara umum, keduanya berjalan secara paralel dan independen, berputar pada porosnya masing-masing. Namun demikian dalam sejumlah kesempatan keduanya juga berinteraksi dan tidak jarang juga berkonflik.

Pada fase ini juga terdapat dualisme sistem sosial dan ekonomi: pada satu sisi mekanisme sosial ekonomi berbasis logika pasar yang dikembangkan oleh bangsa penjajah melalui mekanisme negara modern yang mereka bawa. Sementara di sisi lain mayoritas masyarakat pribumi masih berada pada mekanisme sosial ekonomi tradisional berbasis komunalisme dan kekerabatan di mana aktivitas ekonomi masih sangat bernuansa sosial, dan dipahami tidak sebagai upaya mencari hitung-hitungan untung rugi, melainkan untuk membangun kehidupan secara holistik, sebagaimana tergambar dalam ungkapan “tuna satak bathi sanak”.

Dalam jangka tidak terlalu lama, segera terlihat keunggulan dan superioritas negara modern dibanding negara tradisional. Secara politik lebih efektif, sejarah birokrasi lebih sistematis, dan secara ekonomi lebih produktif. Dengan segera, negara-negara tradisional yang sudah berurat berakar panjang di Nusantara menjadi bulan-bulanan negara modern milik bangsa penjajah: Dikalahkan dalam peperangan, dirugikan dalam perdagangan, dan dikelabui dalam politik.

Sedemikian nyata keunggulan tersebut sehingga membuat para penguasa tradisional mulai mengadopsi komponen-komponen negara modern untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dan kinerja. Pertama dalam bidang militer di mana negara-negara kerajaan-kerajaan mulai menggunakan sistem persenjataan dan manajemen ketentaraan modern. Kedua dalam bidang birokrasi, dengan menyewa para ahli dari kalangan penjajah untuk mendesain kelembagaan kerajaan. Adopsi ini kemudian dilanjutkan pada aspek ekonomi, industri, hingga akhirnya juga sosial dan budaya.

Keluarga kaum bangsawan mulai mendidik anak-anaknya menggunakan kurikulum pendidikan modern, bahkan menyekolahkan mereka ke negeri Belanda. Kemudian secara bertahap kelompok-kelompok non bangsawan memulai mendapatkan akses kepada pendidikan modern yang membuat mereka mampu memahami menguasai struktur negara modern birokrasi dan mekanisme pasar.

Maka lahirlah apa yang dikenal sebagai priyayi baru, sekelompok orang-orang pribumi yang memiliki status sosial dan profesi bukan lagi berdasarkan keturunan melainkan hasil pendidikan formal di sekolah. Pada era-era sebelumnya, anak petani akan menjadi petani, anak pedagang akan menjadi pedagang, dan anak nelayan menjadi nelayan. Setelah adanya sekolah, anak-anak pribumi mulai bisa memilih menjadi pegawai, baik di pabrik maupun di kantor pemerintah.

Pada gilirannya, keberadaan para priyayi baru menjadi sumber energi bagi munculnya dorongan untuk tidak hanya mampu berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara modern, melainkan ikut menjadi bagian yang mengatur dan memegang kekuasaan. Inilah momen lahirnya kebangkitan nasional ketika anak-anak Bumiputera memanfaatkan mekanisme negara modern–terutama pendidikan, partai politik, dan organisasi massa–untuk membangunkan aspirasi kolektif sebagai sebuah bangsa, dan memiliki serta menguasai negaranya sendiri.

***

Sebagai bagian integral dari bangsa Nusantara, umat Islam juga merupakan bagian  dari proses inkremental integrasi peradaban tradisional kedalam negara modern. Setiap tahapan integrasi melahirkan sebuah model kelembagaan dan model mental di lingkungan umat Islam. Menarik untuk dicermati bahwa setiap tahapan yang lebih awal tidak hilang ketika muncul proses tahapan berikutnya. Sehingga, model kelembagaan dan model mental di lingkungan Muslim Nusantara tumbuh dan berkembang secara akumulatif, dan kadangkala juga tumpang-tindih.

Generasi pertama, yang masih belum mampu berinteraksi dengan negara modern, terlembaga menjadi budaya dan model mental tradisionalis. Meskipun dalam perkembangannya mereka mampu mengadopsi dan menggunakan elemen-elemen negara modern seperti sentralisasi dan birokratisasi, namun di dasar kelembagaan dan model mental mereka adalah tradisionalisme yang mempercayai adanya mekanisme adikodrati (supranatural) yang memiliki kekuasaan dan otoritas lebih tinggi dari birokrasi maupun mekanisme pasar.

Generasi kedua, yang sudah mampu menguasai mekanisme dasar birokrasi dan ekonomi pasar, terlembaga menjadi budaya dan model mental modernis. Tumbuh dalam kerangka negara modern, kelompok modernis membingkai agama dalam kerangka birokrasi dan kalkulasi klinis manfaat-mudharat.

Generasi ketiga adalah kelompok fundamentalis yang berorientasi tidak hanya pada upaya pemanfaatan perangkat negara modern, melainkan menguasainya, untuk selanjutnya diisi dengan kerangka yang, dalam bayangan mereka, lebih sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan pendekatan kelembagaan semacam ini, cukup jelas bahwa kelompok tradisionalis, modernis, dan fundamentalis, tumbuh dari akar masyarakat Muslim Nusantara yang sama, namun terjebak dalam frame sejarah yang terpisah-pisah dan menjadi bagian dari fase yang berbeda-beda dari integrasi bangsa Nusantara terhadap negara modern. Adapun variasi mazhab dan manhaj, hanyalah artikulasi diri yang datang di kemudian hari. (Bersambung)

Jeruk Legi-Yogyakarta, 23 Ramadhan 2020

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *