Pelajaran Demokrasi Mohammad Natsir

masa-kini.id – Studi tentang tokoh Mohammad Natsir sangat menarik dan dapat dilakukan terhadap berbagai aspek dari biografinya. Dia seorang ulama, politikus, cendekiawan, dan pendakwah. Berbagai gelar dan penghargaan kepadanya telah menempatkan tokoh ini sebagai seorang multi talenta. Di antara semua aspek kehidupannya yang sangat menonjol adalah sikap, pemikiran, dan perilaku yang demokratis, sehingga pelajaran demokrasi dari tokoh tersebut sangat penting untuk generasi masa kini.

Telah banyak karya biografi tentang tokoh Mohammad Natsir. Satu satu karya terbaru ditulis oleh Lukman Hakiem berjudul Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan (2019), Buku ini seperti disebutkan dalam kata pengantar penulis merupakan buku ke-16 setelah karya lain yang pertama kali ditulis oleh Abdullah Puar, Mohammad Natsir 70 Tahun (1978).  Lukman sendiri mengupas tuntas dan lengkap ketokohan Natsir, mulai dari perjalanan hidup, langkah-langkah perjuangan, hingga pemikiran-pemikiran berbagai bidang, yang disajikan dalam buku setebal 456 halaman. Pembahasan atas buku tersebut, antara lain telah dilakukan dalam webinar Yayasan A.R. Baswedan Yogyakarta, pada 3 Juli 2020.

Baca juga : Buya Hamka dan Urat Tunggang Pancasila

Tidak cukup efektif bila dalam tulisan yang terbatas ini untuk membahas semua aspek mengenai tokoh Mohammad Natsir, kecuali peringkasan atas riwayat muda, perjuangan dan pemikiran. Berkaitan dengan pemikirannya juga hanya dibahas tentang  demokrasi, yang diharapkan dapat dijadikan cermin untuk situasi dewasa ini.

Kilas Biografi

Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908, putera dari Idris (Sutan Saripado) seorang guru pemerintah yang berasal dari Maninjau Koto. Jenjang-jenjang pendidikannya adalah HIS dan Madrasah Diniyah (1916-1923) dan Mulo (1923-1927), masing-masing di Padang. Kemudian ia melanjtkan ke AMS di Bandung (1927-1930). Selama di AMS ini ia aktif belajar ilmu agama kepada A. Hassan. Sejak itulah Natsir juga terdaftar sebagai anggota Persis. Selain itu ia juga aktif dalam organisasi JIB dan menduduki jabatan Ketua Cabang Bandung (1928-1932).

Baca juga : Pak AR yang Humoris

Setamatnya dari AMS, Natsir mendapat tawaran beasiswa pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta atau ke Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam Negeri Belanda, tetapi ditolaknya. Ia lebih tertarik untuk melanjutkan studi tentang Islam dan mengurus pendidikan di kalangan umat Islam. Sejak itulah ia terpanggil untuk ikut berjuang memajukan kegiatan-kegiatan Persis, sehingga ia dipercaya untuk mengelola lembaga Pendidikan Islam Persis (1930-1942). Sebagai seorang pemuda yang keras kemauan dan kuat pendirian dalam perjuangan Islam, Natsir muda mulai berlatih mengemukakan pemikiran dan pendapatnya melalui majalah Pembela Islam.

Gagasan-gagasan Natsir yang disampaikan dalam forum-forum JIB, ataupun tulisan-tulisannya dalam Pembela Islam memberikan kesan betapa besar peranan Natsir sebagai juru bicara umat Islam  tentang agama, kebudayaan, sosial dan politik. Bahkan gagasannya tentang agama, pendidikan, dan hukum sejak tahun 1930 dituangkan melalui buku-buku berbahasa Belanda dan Indonesia. Kumpulan tulisan Natsir yang berserakan itu, mulai dihimpun oleh D.P. Sati Alimin dalam M. Natsir, Capita Selecta, 1955, sebanyak tiga jilid. Jilid I memuat keterangan Natsir sebelum kemerdekaan, sedangkan jilid II dan III memuat karangannya pada masa kemerdekaan.

Baca juga : Raden Mas Panji Soesrokartono

Adapun jabatan yang pernah didudukinya antara lain: Wakil Ketua Umum Persis (1937), Ketua Partai Islam Indonesia (PII) Cabang Bandung pada akhir masa penjajahan Belanda, Menteri Penerangan RI (1946-1949), Perdana Menteri RI (1950-1951), Ketua Umum Masyumi (1949-1958), Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sejak 1967, Wakil Presiden Mukatmar Alam Islami dan Penasehat Umum Rabitah Alam Islami sejak 1967, dan Anggota Dewan Mesjid se-dunia (Majlis A’la Al-Alami Al-Masjid) sejak 1976. Tiga jabatan terakhir disandang Mohammad Natsir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta.

Demokrasi

Mempelajari demokrasi Mohammad Natsir perlu ditelusuri dari rangkaian pemikiran- pemikiran lainnya yang berkaitan seperti nasionalisme, kemerdekaan, negara, dan  Pancasila. Namun secara umum, pemikirannya yang mendasari  demokrasi itu adalah terkait dengan hubungan Islam dan negara. Menurut Natsir, terdapat dua dasar untuk mengatur negara, yaitu 1) Quran dan Sunnah, 2) Musyawarah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan negara tidak banyak ditemukan peraturannya di dalam kedua sumber utama tersebut, maka urusan negara boleh ditetapkan dengan jalan musyawarah.

Natsir mengemukankan lebih lanjut bahwa musyawarah sepadan dengan demokrasi. Ia menegaskan bahwa Islam adalah demokratis, dalam pengertian anti absolutisme atau sewenang-wenang. Meskipun diakui demokrasi itu baik, tetapi beberapa kelemahan di dalam proses demokrasi itu bisa dijumpai. Disebutkan misalnya kemungkinan terjadi “partai-krasi atau klik-krasi”. Lebih khusus ia memberikan pengertian demokrasi dalam Islam adalah “memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, menegur dan membetulkan pemerintahan yang zalim”.

Baca juga : Sjafruddin Prawiranegara: Bapak Bangsa yang Terlupa

Seperti dijelaskan lebih lanjut dalam buku Lukman Hakiem, pandangan Natsir tentang demokrasi itu bersandar kepada kesadaran rakyat, cinta kebenaran dan rasa keadilan yang kuat. Karena itu, sifat esensial dari setiap demokrasi adalah kemerdekaan mengutarakan pendapat, bandingan, dan perbedaan-perbedaan. Bahkan “ada oposisi’ tegas Natsir adalah bukti demokrasi pada suatu negara. Ia mengingatkan, jika terdapat perbedaan antara penguasa dengan pihak oposisi, maka kedua-duanya harus menjunjung tinggi moral dan penuh penghargaan untuk masing-masing pendirian, serta berpegang teguh pada prinsip ‘dapat berbeda dalam pendapat, tetapi satu tujuan’.

Dijelaskan pula dalam buku Lukman, bahwa Natsir memandang sama antara demokrasi Barat dan demokrasi Timur, sebab demokrasi sebagai pandangan hidup atau way of life adalah sesuai dengan fitrah manusia yang tidak membedakan bangsa dan warna kulit. Dalam hal ini Natsir mengutip pendapat Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat tentang empat unsur pokok yang harus ada dalam masyarakat demokratis, yaitu: 1) Kebebasan mengutarakan pendapat dengan lisan dan tulisan (Freedom of Expression); 2) Kebebasan menganut kepercayaan dan keyakinan beragama (Freedom of Religion); 3) kebebasan dari ketakutan (Freedom from Fear); dan Kebebasan dari Kemiskinan (Freedom from Want). Natsir sendiri menambahkan, bahwa sebuah negara demokratis mutlak mengembangkan sifat pemerintahannya dengan prinsip “pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas kerelaan rakyat”.

Selanjutnya pokok pemikiran demokrasi Natsir dibedakan menjadi Demokrasi Politik yang menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, berserikat, dan beragama; dan Demokrasi Ekonomi yang menjamin keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat. Antara kedua-duanya laksana dua sisi mata uang. Bahkan menurutnya, mendahulukan demokrasi ekonomi daripada demokrasi politik akan membawa bangsa kita kembali ke masa penjajahan, hal mana pemerintah kolonial memberikan makanan yang cukup kepada rakyat dengan menumpas segala kebebasan untuk menyatakan pikiran.

Bagaimanapun bentuk, cara, gejala, dan proses demokrasi yang terjadi dalam kehidupan suatu bangsa, demokrasi bagi Natsir merupakan piranti utama yang damai untuk menyelesaikan segala macam pertentangan. Demokrasi memberi kesempatan kepada setiap golongan untuk mengemukakan keluh kesah, keberatan-keberatan, dan keinginan-keinginan yang sangat beragam. Demokrasi memungkinkan tumbuhnya ketaatan kepada hukum yang tidak mungkin terjadi dalam sistem otokrasi. Mohammad Natsir juga berkeyakinan, sistem demokrasi seperti yang selama ini dipraktikan di Indonesia cukup memiliki anti toxin (obat penawar) untuk memberantas penyakit-penyakit yang melekat dalam pertumbuhannya. Asalkan sistem demokrasi itu harus terpimpin dan terbimbing oleh nilai moral dan nilai-nilai hidup yang luhur.

Kesan

Kilasan pembahasan atas buku Lukman Hakiem tersebut di atas, memberikan kesan pertama kali bahwa kajian terhadap biografi tokoh seperti Mohammad Natsir perlu dilakukan secara interdisipliner. Demikian misalnya pembahasan tentang demokrasi, berdasarkan buku tersebut seakan Natsir mengembangkan pemikirannya tanpa menoleh kepada khazanah keislaman, padahal tulisannya sendiri berjudul Demokrasi di Bawah Hukum, banyak mengemukakan pandangan Islam tentang demokrasi itu. Kesan selanjutnya untuk kajian sejarah pemikiran Islam khususnya, diperlukan penjelasan dan analisis yang bersifat integratif antara keislaman dan keilmuan.

Sebagaimana tercermin dari pemikiran Natsir, dan mungkin juga dari tokoh-tokoh muslim yang lain, terdapat keterjalinan pemikiran Islam dan pemikiran di luar Islam, ataupun pemikiran-pemikiran mereka berkenaan dengan Islam dalam konteks budaya, sosial, politik, dan sains pada umumnya. Karena itu, kajian-kajian serupa perlu terus dilakukan, sehingga pengembangan keilmuan integratif di sejumlah perguruan tinggi Islam dewasa ini semakin menjadi kenyataan. Semoga.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *