Quo Vadis Haluan Ideologi Pancasila?

Posted by

masa-kini.id – Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Ia terwujud melalui perjalanan panjang penduduk wilayah kepulauan yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai adat istiadat, bahasa, dan kepercayaannya. Masing-masing suku hidup bersahaja pada wilayahnya dengan segala ragam kekayaan alamnya.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan pikiran, jiwa, dan raga, serta nyawa. Menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara untuk menjamin kelangsungannya.

Bung Karno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 menjawab tantangan Dr. Radjiman Wediodiningrat tentang perlunya suatu filosophische grondslag, dasar falsafah/dasar negara, bagi Negara Indonesia yang merdeka.

Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan redaksional dan semantik, hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa mampu menyelami pandangan masyarakat Nusantara masa lalu dan membangun tatanan baru untuk Indonesia modern.

Baca juga : Agama di Negara Pancasila

Pancasila dasar falsafah dan pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti lautan, Pancasila membersihkan dan menyerap tanpa mengotori lingkungannya serta sanggup menerima dan menumbuhkan segala budaya serta ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Nusantara menjadi pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan pelbagai corak kebudayaan. Demikian, tulis Yudi Latif.

Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup bangsa dan membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin dalam masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila penuntun sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan memberikan keyakinan serta harapan akan hari depan yang lebih baik. Pancasila memberi keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan hidup, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, anak bangsa, maupun warga dunia.

Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Bertolak dari kodratnya tersebut, kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara.

Baca juga : Penemuan Kembali Moral Bangsa Kita

Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena ia bersumber langsung dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap hormat-menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya.

Dengan sila ketiga manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebinekaan, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa, dan negara.

Dengan sila keempat manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena itu tidak boleh ada pemaksaan sesuatu kehendak kepada pihak lain. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Baca juga : Pilih Takdir atau Ikhtiar?

Musyawarah dilakukan menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan  subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak, yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Demikian, menurut Yudi Latif.

Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020 telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila sebagai berikut.

Semangat persatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, melalui perjuangan yang panjang dan berliku dalam melepaskan dari belenggu penjajahan. Sejarah juga telah menunjukkan ide-ide atau gagasan yang menjadi elemen penting yang menjadi sebuah dasar Negara Indonesia dibangun, telah dicatat sejarah perdebatan antara para pendiri bangsa (the founding fathers) pada masa sidang Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan (BPUPK) hingga sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam perumusan Undang-Undang Dasar.

Pondasi dasar negara yang telah menjadi karya besar pendiri bangsa yaitu Pancasila harus dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila), sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam Sidang pertama BPUPK yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Melalui Keppres Hari Lahir Pancasila, negara juga mengakui titik pencapaian kesepakatan bersama terhadap rumusan Pancasila didasarkan pada perkembangan dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan artian demikian, pemahaman bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Makna satu kesatuan proses lahirnya Pancasila ini juga dapat dipahami bahwa rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 dijiwai dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dengan kata lain, tidak dapat memisahkan rumusan Pancasila dari sudut pandang 3 peristiwa itu masing-masing. Secara historis rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno, dimulai dari Soekarno memberikan pendapatnya mengenai maksud pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat, dengan menjelaskan konsep Philosophische grondslag dan Weltanschaung: Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tua Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda “Philosofische grondslag” dari pada Indonesia Merdeka. “Philosofische grondslag” itulah fundamen, filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi” “…..Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua Kehendaki!

Paduka tua Ketua minta dasar, minta philosofische grondslag atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschaung, di atas di mana kita mendirikan negara Indonesia itu”. Atas dasar pendekatan philosophische grondslag, dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut Soekarno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan titik persetujuan (common denominator) segenap elemen bangsa, di antaranya: Pertama, Kebangsaan Indonesia, baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamaan kaum Islam, semuanya telah mufakat… Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua‟. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi „semua buat semua‟… “Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”

Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan: Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme… Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Ketiga, mufakat atau demokrasi: Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan… Kita mendirikan negara „semua buat semua‟, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan… Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

Keempat, kesejahteraan sosial: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial… Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan: Prinsip Indonesia Merdeka, dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa… bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Dasar pemikiran Soekarno tentang Pancasila diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar penyusunan falsafah negara Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan dalam sidang BPUPK Soekarno satu-satunya yang tegas mengusulkan philosofische grondslag yaitu lima sila yang disebut Pancasila untuk negara yang akan dibentuk.

Roeslan Abdoelgani menjelaskan rumusan Pancasila dalam Pidato Soekarno, dengan menempatkan Sila Ketuhanan dibagian akhir, diartikan sebagai sesuatu yang mengunci di dalam kekuasaan keempat dasar yang disebut terlebih dahulu. Demikian pernyataan lengkap Roeslan Abdoelgani dalam Sidang Konstituante, dinyatakan sebagai berikut:

Ketuhanan disebut belakangan hendaknya jangan kemudian ditarik kesimpulan seakan-akan dasar ini hendak kita belakangkan. Jauh daripada itu ia sekadar menuruti sistematik penjelasan saja. Malahan penyebutan dalam bagian akhir itu hendaknya diartikan sebagai sesuatu yang mengunci di dalam kekuasaan keempat dasar yang disebut lebih dahulu. Namakanlah Sila Ketuhanan itu urat tunggangnya Pancasila seperti kualifikasinya Hamka; namakanlah ia tiang turusnya Pancasila seperti kualifikasinya saudara Moh Natsir di Karachi tahun 1952. Dengan lima dasar ini negara kita sebenarnya mempunyai dua macam fundamen, yaitu fundamen moral dan fundamen politik, fundamen keduniawian; bukan dalam pengertian bahwa yang satunya timbul sebagai akibat yang lainnya, atau yang lainnya timbul sebagai akibat yang lainnya, atau yang lainnya timbul sebagai akibat yang satunya, melainkan kedua-dua fundamen itu tali-temali. Dalam pada itu dasar ketuhanan ini mengandung pengakuan pula – seperti yang diucapkan Saudara Suwirjo bahwa bangsa Indonesia dilahirkan di dunia oleh Tuhan, bukan tersedia untuk menjadi tindasan (jajahan) bangsa lain, tapi juga tidak disuruh supaya menjajah bangsa lain.

Pernyataan Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 yang menyatakan dari perasan lima sila menjadi satu, yakni gotong royong, menegaskan bahwa semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong royong (yang berkeadilan dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong royong (mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan dalam “bhinneka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa atau pemilik modal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme, liberalisme, kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Adapun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Haluan Ideologi Pancasila adalah sebagai berikut.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ideologi Pancasila adalah cita-cita dan keyakinan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang dan berupaya bersama sebagai suatu bangsa yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

3. Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

4. Pembangunan Nasional adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tata masyarakat adil dan makmur yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, mulai dari menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, dengan berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

5. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pejabat negara lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur, yang tertib, aman, tenteram, serta memiliki semangat dan kesadaran bekerja dalam gotong royong dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita setiap rakyat Indonesia yang menggambarkan suatu tata Masyarakat Pancasila yang berketuhanan.

Pasal 2 Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas: a. pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; b. tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; c. Masyarakat Pancasila; dan d. Demokrasi Pancasila.

Bagian Kedua Pokok-Pokok Pikiran dan Fungsi Haluan Ideologi Pancasila Pasal 3 (1) Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi: a. ketuhanan; b. kemanusiaan; c. kesatuan; d. kerakyatan/demokrasi; dan e. keadilan sosial. (2) Kelima prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jiwa dan daya penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong. (3) Kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepribadian yang dibangun berdasarkan: a. landasan ideal, yaitu Pancasila; b. landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. landasan struktural, yaitu pemerintahan yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berBhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4 Haluan Ideologi Pancasila memiliki fungsi sebagai: 6 a. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan; c. pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan d. pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh.

Bagian Ketiga Tujuan, Sendi Pokok, dan Ciri Pokok Pancasila. Pasal 5 Tujuan Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6 (1) Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. (2) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keadilan sosial dalam hubungan antara manusia sebagai orang-perorangan terhadap sesama; b. keadilan sosial dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat; dan c. keadilan sosial dalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara. 7 (3) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang: a. politik; b. hukum; c. ekonomi; d. sosial; e. budaya; f. pertahanan; dan g. keamanan. (4) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dengan implementasi prinsip dasar Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menuju terciptanya Tata Masyarakat adil dan makmur yang mencerminkan kemajuan dan kemandirian bangsa, serta kesejahteraan sosial.

Pasal 7 (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Mencermati Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 Bab I sampai dengan kutipan Roeslan Abdulgani atas pernyataan Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 yang menyatakan dari perasan lima sila menjadi satu, yakni gotong royong, menegaskan bahwa semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong royong, dan mencermati Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang naskah Haluan Ideologi Pancasila Bab I dan Bab II sampai dengan pasal 7, penulis berkesimpulan bahwa Haluan Ideologi Pancasila tersebut disusun berdasarkan rumusan Pancasila yang dipidatokan Ir. Soekarno pada 1Juni 1945, bukan berdasarkan Pancasila rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan bukan pula berdasarkan Pancasila rumusan final tanggal 18 Agustus 1945.

Penulis berpendapat bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisah-pisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bepersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bepersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pengamalan Pancasila merupakan perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia Indonesia niscaya bertuhan, berkemanusiaan, bepersatuan, dan berkerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara niscaya menjadi landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undangan lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-Undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, Senin 1 Juni 2020, harus ditinjau ulang, diperbaiki, atau dibatalkan.

Amandemen UUD 1945 yang telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila harus diamandemen kembali. RUU Haluan Ideologi Pancasila yang tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 harus diuji kesahihannya. Pancasila sekali-kali tidak mungkin diringkas menjadi Trisila lalu diperas menjadi Ekasila, gotong royong![]      

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *