Subsidi Kuota dan Efektifitas Pendidikan Jarak Jauh

Posted by

“Dapatkan 100 GB data internet gratis di jaringan seluler apapun selama 60 hari.”

Pesan semacam itu sudah pasti pernah kamu lihat di grub-grub whatsapp-mu bukan? Diikuti dengan link gak jelas yang memicu rasa penasaran. Aku sih gak bilang itu hoax, cuma aku belum bisa membuktikannya saja. Tapi kalau Kemendikbud yang mau memberikan subsidi kuota bagi pelajar, guru, mahasiswa dan dosen itu benar adanya.

Berbagai media sudah banyak tersebar informasi ini. Perbulan siswa memperoleh jatah kuota 35 GB, guru 42 GB, sedangkan mahasiswa dan dosen 50 GB. Subsidi tersebut akan diberikan sampai dengan bulan Desember 2020. Menurut menteri pendidikan kesayangan kita bersama, 7,2 triliun sudah disiapkan sebagai anggaran subsidi kuota. Tidak main-main program ini sudah termaktub di Surat edaran No 8202/C/PD/2020 pada 27 Agustus silam.

Nah, kalau sekolah minta nomor telpon yang aktif, sudah dikasih saja. Barangkali itu menjadi mekanisme penyaluran pulsa/ kuota kepada masing-masing pelajar. Kalau kapan cairnya, udah tunggu saja katanya sih awal september ini. Jadi semuanya bisa deh menikmati kuota gratis selama sebulan. Ingat buat PJJ ya!

Harus diakui memang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memang membutuhkan kuota sebagai fasilitas pendukung. Ditambah lagi jiwa-jiwa Bu Tejo membisiki Kemendikbud atas keluhan pembiayaan kuota selama pembelajaran di era pandemi. Sungguh pelik memang, apalagi untuk masyarakat dalam ekomomi menengah ke bawah.

Program dari Kemendikbud perihal subsidi sangatlah realistis. Membaca kebutuhan pendidikan era pandemi yang memaksa harus menggunakan sistem PJJ. Harapannya tentu saja semuanya bisa terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Info saja ya! Data Kemendikbud April 2020, sekitar 40779 (18%) sekolah dasar menengah belum terdapat akses internet dan 7552 (3%) sekolah listrik belum terpasang. Ya, terlepas dari keadaan tersebut, tentu itu harus menjadi prioritas utama. Agar fasilitas pendidikan merata dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Heuheuheu

Eh, aku jangan dibilang menentang pemberian subsidi kuota. Justru aku mendukung penuh program tersebut. Keputusan Kemendikbud sangatlah tepat sebagai penguatan PJJ, tetapi belum tentu efektif. Di tempat-tempat dengan jaringan dan fasilitas terbaikpun belum pasti dapat optimal, apalagi di daerah tanpa internet dan listrik. Hehe

Skema PJJ

Efektifitas PJJ sebenarnya tidak diukur dari ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung seperti kuota ataupun gawai. Pemikiran yang berpandangan bahwa PJJ harus dilakukan secara daring tidaklah tepat. Aku yakin, Kemendikbud yang pastinya sudah mengetahui hal tersebut. Hanya saja, semenjak awal pandemi kata-kata sekolah daring sudah membentuk paradigma baru. Sehingga oleh masyarakat PJJ selalu diidentikkan dengan pembelajaran online.

Nyatanya, PJJ merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan di mana dalam pembelajarannya memanfaatkan perkembangan teknologi dan infomasi. Disinilah yang perlu menjadi pemahaman kita bersama, dimana hanya sebatas pemanfaatan, tidak terpaku pada pembelajaran online. Artinya, luring (offline) pun tidak ada larangannya.

Mau gimana lagi? Harusnya paham dulu, sebelum mengeluh kuota-kuota dan kuota. Tapi dikasih juga sama pemangku kepentingan. Ya, Alhamdulillah.

Pada Pendidikan Jarak Jauh, tatap muka (luring) tidak dilarang sama sekali. Hanya dibatasi saja, jadi dapat diterapkan secara berkala. Di era pamdemi semacam ini, guru dapat melakukan tatap muka dengan cara mengunjungi peserta didik langsung ke rumah. Aspek yang perlu ditekankan sebenarnya tentang cara belajar mandiri di PJJ. Peserta didik secara mendiri belajar dan prosesnya tidak dibayangi waktu. Fleksibel kapan saja ketika siap langsung belajar sendiri. Tentu, masih dalam pemantauan sekolah.

Point of view yang menjelaskan bahwa subsidi kuota tidak akan menjamin efektifitas dari PJJ. Akan tetapi, hal tersebut dapat lebih meningkatkan efektifitas penggunaan teknologi dan informasi selama pembelajaran.

Kompetensi Guru

Faktor utama efektivitas PJJ terletak pada kompetensi yang dimiliki guru. Tak ada yang bisa menjamin guru diperkotaan dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan baik.  Perlu dilakukan pemetaan, terutama untuk yang tidak melek teknologi. Kemudian dilakukan program peningkatan kompetensi agar menujang PJJ. Fasilitas yang membutuhkan tahap jangka panjang, maka jangan lupa kualitas pelakunya.

Di era PJJ ditambah subsidi kuota, guru harus bekerja lebih maksimal. Di samping, memberi pembelajaran kepada peserta didik, guru perlu bekerja kolaboratif dengan orang tua. Penggunaan gawai oleh peserta didik mesti diberikan arahan dan bimbingan, itupun melalui orang tua. Inilah yang seharusnya juga diperhatikan lebih lanjut.

Tahukan bagaimana keahlian anak dalam mengoprasikan gawai? Subsidi kuota jangan sampai membahagiakan menambah kekayaan youtuber dan developer prepayer

Tidak ada yang salah dengan subsidi kuota dalam proses PJJ, justru baik sebagai penunjang efektifitas. Namun, concern prioritas yang tidak boleh dikesampingkan adalah kompetensi guru dan pemahaman orang tua terhadap efektifitas Pendidikan Jarak Jauh.

Covid-19 jangan sampai menghambat kualitas pendidikan. Keadaan yang semestinya dievaluasi dan menjadi batu loncatan untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *