Vigilantisme: Islam Persneling Mundur

masa-kini.id – Dalam bahasa Indonesia istilah vigilantisme berarti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sipil untuk menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi hak aparat keamanan atau alat negara yang lain. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol vigilante yang berarti ‘penjaga keamanan’. Ungkapan ini menjadi populer di Eropa abad pertengahan ketika negara-negara saling berperang dan kehabisan energi untuk mengurus ketentraman rakyatnya, sehingga masyarakat harus membentuk satuan keamanan swasta untuk menjaga komunitas mereka.

Dalam khazanah ilmu sosial modern, istilah vigilantisme merujuk kepada fenomena keberadaan kelompok-kelompok sipil di masyarakat yang bertindak secara sepihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan mereka yang sebenarnya menjadi wilayah aparat keamanan (the handling of grievances by unilateral aggression). Paling tidak ada tiga jenis vigilantisme: vigilantisme kriminal untuk menangani atau memberantas kejahatan; vigilantisme sosial untuk menolak atau menghilangkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat; dan vigilantisme rezim yaitu tindakan agresi terhadap aparat keamanan yang dianggap tidak berpihak bahkan merugikan kepentingan mereka.

Baca juga : Revivalisme: Islam Persneling Tiga

Di Indonesia, khususnya pasca reformasi, muncul sejumlah kelompok atau gerakan dakwah yang terlibat dalam tindakan dan perilaku vigilantisme, baik yang bersifat spontan maupun terstruktur dan sistematis. Untuk vigilantisme kriminal mungkin tidak terlalu mencolok karena tindakan ini banyak terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh berbagai kelompok, seperti menangkap pencuri dan menghakimi beramai-ramai, bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Yang banyak diasosiasikan dengan kelompok dakwah adalah vigilantisme sosial, yaitu inisiatif sekelompok muslim untuk mengambil tindakan “amar makruf nahi mungkar” ke wilayah-wilayah yang menjadi wewenang aparat. Misalnya secara sepihak melarang minimarket untuk berjualan minuman beralkohol karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut masyarakat sekitar, meskipun toko tersebut sudah mendapat izin pemerintah. Menutup paksa diskotik dan hotel yang memiliki izin operasional karena dianggap menjadi tempat transaksi prostitusi terselubung. Atau menutup secara paksa restoran dan warung-warung makan yang masih buka di bulan Ramadan. Bahkan menyegel tempat ibadah penganut agama lain dengan alasan belum mendapatkan izin dari lingkungan maupun dari pemerintah.

Baca juga : Modernisme: Islam Persneling Dua

Hal yang sama juga terjadi dengan vigilantisme rezim, yaitu munculnya kelompok-kelompok dakwah Islam yang melakukan tindakan kekerasan dengan menyerang aparat keamanan. Ada yang melakukan secara berkelompok, dengan membangun markas permanen di perkotaan maupun di tengah hutan, dan melakukan penyerangan terhadap target-target yang diasosiasikan dengan aparat keamanan, individu, institusi, fasilitas. Namun ada juga yang melakukan secara sporadis dengan cara yang cenderung spontan.

Fenomena vigilantisme di lingkungan umat Islam ini menjadi salah satu topik paling banyak diminati oleh pengkaji Islam Indonesia, baik lokal maupun asing, biasanya di bawah rubrik “radikalisme”. Salah satu narasi yang banyak dipakai melihat vigilantisme ini dari kacamata genealogi ideologis (genealogy of Islamic radicalism in post-Soeharto Indonesia). Disebutkan bahwa kelompok-kelompok radikal ini merupakan anak-cucu ideologis dari kelompok-kelompok yang sama yang pernah ada di Indonesia di masa lalu.

Kelompok yang dianggap sebagai cikal bakal gerakan vigilante di Indonesia adalah DI/TII. Kelompok ini awalnya adalah kesatuan tentara republik yang menduduki Jawa Barat yang ketika itu menjadi milik Belanda berdasarkan perjanjian Renville 1948. Namun kemudian menolak menyerahkan wilayah tersebut ketika Jawa Barat kembali ke pangkuan NKRI 1949. Bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan dari kelompok lain di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan untuk melawan pemerintah pusat republik Indonesia. 

Baca juga : Tradisionalisme: Islam Persneling Satu

Meskipun secara formal gerakan ini sudah ditumpas sejak 1965, namun diyakini pengaruhnya masih hidup di masyarakat yang dibawa dan disebarkan oleh mantan pimpinan dan anggota yang masih hidup. Kelompok ini bahkan sempat dihidupkan oleh agen-agen Orde Baru pada dekade 1970-an dengan dalih untuk menghadang kebangkitan PKI paska kemenangan komunisme di Vietnam. Dalam perkembangannya kelompok ini kemudian berinteraksi dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain dan saling mempengaruhi: sebagian kelompok ini menjadi lebih moderat, namun sebagian dari kelompok lain menjadi lebih radikal.

Pasca runtuhnya Orde Baru, muncul euforia demokrasi ketika sistem politik yang represif dihapus dan kelompok-kelompok gerakan dakwah Islam yang pada awalnya dilarang mulai bermunculan ke permukaan. Di tengah situasi transisi kekuasaan di awal era reformasi, kelompok-kelompok vigilante ini dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan yang sedang berebut kekuasaan, dan mendapatkan eksistensinya di era baru demokrasi. Ada yang berusia pendek dan ada yang mampu bertahan cukup lama bahkan hingga saat ini.

Aksi-aksi vigilantisme yang dilakukan oleh sejumlah gerakan dakwah Islam secara umum dianggap sebagai sebuah penyakit politik, karena kajian yang dilakukan memang menggunakan konteks demokratisasi sebagai latar belakang. Dari sudut pandang ini, vigilantisme adalah sesuatu yang bersifat kriminal dan ilegal, dan menjadi penghambat dan perusak proses demokrasi menuju terbentuknya sebuah tatanan politik yang stabil berbasis hukum.

Baca juga : Ukhuwah, Bukan Persatuan, Kabar Ukhuwah di Tengah Wabah

Namun jika dilihat dari perspektif  kelembagaan, munculnya kelompok-kelompok sipil yang melakukan berbagai aksi sepihak untuk menegakkan hukum yang harusnya menjadi wilayah aparat merupakan indikasi adanya problem kinerja negara. Sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah penelitian di berbagai negara yang memiliki konteks sejarah dan budaya yang beragam, ketika aparat negara tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan berbasis keadilan, maka akan muncul kelompok-kelompok dari masyarakat yang mengambil inisiatif untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia pasca reformasi, situasi tersebut tidak sulit untuk dilihat. Di satu sisi, reformasi demokrasi telah melahirkan tatanan baru untuk membangun kehidupan publik yang lebih terbuka. Namun di sisi lain proses ini juga melahirkan keterbukaan terhadap hal-hal negatif: misalnya perilaku korupsi yang juga ikut semakin terbuka dan terdesentralisasi. Di masa orde baru korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi, di era reformasi korupsi bisa dilakukan boleh pejabat di berbagai tingkatan. Demikian juga dengan keterbukaan ekonomi, di satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain justru memperlebar kesenjangan.

Baca juga : Negara dan Fragmentasi Umat

Mengikuti logika sosiologis, kelompok yang diuntungkan akan setuju dengan sistem yang ada, sementara kelompok yang tidak diuntungkan akan membenci, menolak bahkan memusuhi sistem yang ada beserta aparat dan perangkatnya. Ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja negara dan para aparatnya inilah yang menjadikan kelompok-kelompok vigilante begitu populer di lingkungan masyarakat tertentu. Bagi mereka ini, yang sebagian besar masyarakat miskin berpendidikan rendah, kelompok-kelompok yang berani mengambil inisiatif menyelesaikan masalah yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat, baik persoalan kriminal, moralitas, dan yang lain, adalah para pendekar pahlawan seperti Si Pitung atau Wiro Sableng, ketika para penegak hukum sudah menjadi korup karena bergelimang kemewahan.

Baca juga : Ikhtilaf sebagai Rahmat

Dalam konteks kendaraan gerakan dakwah di Indonesia, kelompok-kelompok vigilante ini ibarat persneling mundur: di satu sisi memundurkan proses konsolidasi demokrasi dimana setiap proses publik harus dijalankan melalui mekanisme legal dan konstitusional; namun disisi lain juga memundurkan keterbukaan yang berlebihan dengan mengembalikan kinerja negara sebagai mekanisme menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan bukan kelompok atas saja.

Jeruklegi-Yogyakarta, 24 Syawwal 2020

One comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *